JAKARTA- Eks calon presiden Ganjar Pranowo menyangka terdapat kemampuan pelanggaran undang- undang bila pemerintahan mendatang menaikkan jumlah departemen tanpa melaksanakan perbaikan Undang- undang( UU) Departemen Negeri. Perihal tersebut di informasikan Ganjar merespons terdapatnya isu pemerintahan presiden serta wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka bakal menaikkan jumlah departemen.
Ganjar berkata, jumlah departemen telah dikunci lewat Undang- undang No 39 Tahun 2008 tentang Departemen Negeri. Dalam UU tersebut ditegaskan kalau batas jumlah departemen di suatu kabinet ialah 34. Prabowo disebut- sebut mau kementeriannya nanti berjumlah 40.
” Jika tidak salah, aku kurang ingat persis, alasannya itu kan telah didetetapkan jumlahnya, sehingga kita tidak dapat mengganti, kecuali peraturannya diganti. Jika orang menjajaki itu, hingga, ataupun membuat sendiri ketentuan, hingga melanggar Undang- undang, enggak boleh,” tegas Ganjar ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu( 8/ 5/ 2024). Ganjar berkata, normal bila gagasan menaikkan jumlah departemen dicurigai publik selaku wujud transaksi politik.” Wong telah terdapat UU- nya kok, ingin apa lagi? Tetapi aku mengerti sebab aku politisi, aku sangat mengerti. Tentu, politik akomodasi tentu dicoba,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Buat itu, ia menegaskan bila pemerintahan Prabowo- Gibran hendak menaikkan jumlah departemen, hingga UU Departemen Negeri wajib diganti terlebih dahulu.
Perihal tersebut, jelas Ganjar, dibutuhkan supaya pemerintahan nanti berjalan cocok ketentuan yang terdapat.” Tugas eksekutif pemerintah sehabis disumpah, melaksanakan peraturan perundang- undangan,” ucapnya. Selaku data, belum lama timbul isu jumlah departemen negeri hendak ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka. Wakil Pimpinan Universal Partai Gerindra Habiburokhman berkata kalau Indonesia membutuhkan banyak departemen sebab ialah suatu negeri yang besar.
Dalam konteks tersebut, dirinya mengakui perlu kedudukan banyak pihak supaya program pemerintahan ke depan berjalan baik.” Dalam konteks negeri jumlah yang banyak itu maksudnya besar, buat aku bagus, negeri kita kan negeri besar. Tantangan kita besar, sasaran sasaran kita besar,” kata Habiburokhman ditemui di Lingkungan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin( 6/ 5/ 2024).” Normal jika kita butuh mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” sambungnya.
