Beritafresh Informasi Berita Terbaru
Jalanan di Jakarta masih padat meski kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kota telah berlaku sejak 21 Agustus 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah provinsi tidak bisa disalahkan atas hal tersebut. lalu lintas padat.
“Jangan salahkan pemerintah daerah. Maksudku, ini adalah masalah kita bersama. PNS di Jakarta hanya 25.000 orang, dan 25 juta orang yang pindah (tinggal dan bekerja) di Jakarta,” kata Heru Budi di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Ia berharap semua sektor bisa mengambil bagian dalam penerapan WFH tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta dapat mengatur kebijakan kerja jarak jauh sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. “Saya berharap semua orang bisa berkontribusi,” ujarnya.
Jakarta memutuskan untuk memberlakukan WFH sebesar 50 persen bagi pegawai negeri sipil di daerah tersebut mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi kemacetan saat KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Persentasenya kemudian akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat ajang internasional berlangsung.
Namun, jalanan ibu kota masih mengalami kemacetan pada hari pertama dan kedua penerapan WFH. Pantauan Tempo, Jalan Gatot Subroto macet parah pada Senin, 21 Agustus pukul 09.00. Lalu lintas dari Tomang juga padat.
Kemacetan serupa dilaporkan sejumlah warganet pada hari kedua WFH pada Selasa, 22 Agustus. Berdasarkan postingan di Instagram @jktinfo, kemacetan terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jalan T.B. Jalan layang Simatupang, Mampang Prapatan, Matraman, Tebet, dan Cawang.
Heru Budi mengatakan, Pemprov DKI akan mengevaluasi pelaksanaan WFH 50 persen pada Senin depan. Selain kemacetan, ia juga akan mengkaji isu-isu yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas udara oleh kebijakan tersebut. Nanti akan kami evaluasi, kata Kepala Sekretariat Presiden.