Indonesia Akan Rilis Kebijakan Visa Emas Dalam Satu atau Dua Minggu, Ungkap Menteri Luhut
Indonesia Akan Rilis Kebijakan Visa Emas Dalam Satu atau Dua Minggu, Ungkap Menteri Luhut

Indonesia Akan Rilis Kebijakan Visa Emas Dalam Satu atau Dua Minggu, Ungkap Menteri Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan Golden Visa kemungkinan akan keluar dalam satu atau dua minggu. Kebijakan tersebut akan membebaskan visa bagi perusahaan asing atau orang asing yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai tertentu.

Luhut mengatakan, pihaknya baru saja membahas kebijakan Golden Visa dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. “Saya kira mungkin ini bisa selesai dalam 1-2 minggu. Saya kira satu minggu,” kata Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus.

Selain investasi, kata Luhut, kebijakan ini nantinya akan menyasar orang asing yang memiliki intelektual tinggi, termasuk para peneliti dari universitas terkemuka dunia. Ia mengatakan, Golden Visa juga bisa diberikan kepada pengembang kecerdasan buatan atau AI.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan, kebijakan ini nantinya akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Karena selain pemberian visa yang sangat selektif, perusahaan yang ingin mendapatkan Golden Visa harus melakukan investasi riil minimal US$50 juta dolar. Sedangkan untuk individu, nilai investasi pada obligasi pemerintah minimal US$350.000.

“Mereka harus benar-benar berinvestasi, tidak hanya di atas kertas, tidak hanya akta notaris. Kami akan memantau jumlahnya dan juga aktivitasnya,” kata Silmy.

Pelamar yang memenuhi syarat bisa mendapatkan visa multi-entry yang berlaku selama lima sampai 10 tahun. Nantinya, mereka bisa melakukan bisnis dan kegiatan lainnya di Indonesia.

Slimy menambahkan, kebijakan Golden Visa juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyaring individu-individu berkualitas dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

“Banyak negara yang berhasil menerbitkan Golden Visa, seperti UEA, Singapura, kemudian beberapa negara Eropa, dan Amerika Serikat. Indonesia perlu menerapkan kebijakan ini,” ujar Silmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *