Beritafresh Informasi Berita Terbaru
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 triliun dari total anggaran kesehatan tahun 2024 untuk Program Transformasi Kesehatan.
“Anggaran tersebut akan digunakan Kementerian Kesehatan untuk membiayai enam pilar transformasi kesehatan,” ujarnya usai menghadiri rapat RAPBN 2024 dan nota keuangan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2023–2024 di Jakarta pada hari Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah merencanakan alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan sebesar Rp186,4 triliun pada 2024. Dana tersebut akan disalurkan ke sejumlah instansi dan lembaga terkait.
Porsi terbesar dari anggaran Rp90 triliun akan terserap untuk pilar pertama transformasi kesehatan, yaitu transformasi pelayanan primer, yang akan difokuskan pada penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang terstandar dan terintegrasi.
Kegiatan pilar pertama akan menargetkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di 12 ribu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kata Dasanugraha.
Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa program, di antaranya menata ulang jaringan fasilitas kesehatan.
Kementerian juga akan merevitalisasi posyandu dengan anggaran yang sesuai. Nantinya, posyandu juga bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tambahnya.
Dikatakannya, posyandu tidak hanya melayani bayi dan ibu, tetapi juga remaja, dewasa, dan lanjut usia.
Kemenkes juga akan melakukan pembenahan laboratorium kesehatan masyarakat secara bertahap mulai dari tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Selain pilar pertama, Dasanugraha mengatakan porsi terbesar anggaran transformasi kesehatan akan disalurkan untuk mencapai pilar kedua, yakni transformasi layanan rujukan.
Transformasi ini akan mengatasi tiga penyebab utama kematian di Indonesia, yakni penyakit jantung, stroke, dan kanker, ujarnya.
Masalah yang dihadapi dalam penanganan penyakit jantung misalnya, antara lain belum meratanya persebaran rumah sakit dengan layanan operasi cincin jantung, jelasnya.
Data kementerian menunjukkan, dari 34 provinsi, hanya 28 provinsi yang menawarkan operasi pemasangan cincin jantung. Lebih lanjut, hanya 22 dari 28 provinsi yang mampu melakukan operasi jantung terbuka.
Karena itu, kementerian menargetkan pada tahun 2024 seluruh provinsi di Indonesia sudah melayani pasien yang menderita penyakit jantung, stroke, dan kanker.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo berpesan agar anggaran kesehatan tahun 2024 digunakan untuk mendorong pengembangan industri farmasi yang tangguh dan berdaya saing, meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas kesehatan yang handal dari hulu hingga hilir. , dan mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif, direncanakan anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan, alokasi anggaran ini perlu digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting pada 2024 menjadi 14 persen, yang dapat dilakukan dengan memperluas cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.