Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) belum menyerah sehabis Mahkamah Konstitusi( MK) menolak permohonan Ganjar Pranowo- Mahfud MD.
PDIP hendak menggugat hasil Pemilihan Presiden( Pilpres) 2024 ke Majelis hukum Tata Usaha Negeri( PTUN).
Sebagaimana dikenal, pada Senin( 22/ 4/ 2024), Hakim MK membacakan vonis persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan universal( PHPU) Pilpres 2024.
Hasilnya, MK menolak permohonan yang diajukan kubu Ganjar- Mahfud, tercantum menolak permohonan kubu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar.
Terpaut dengan rencana PDIP menggugat hasil Pilpres 2024 ke PTUN, tercantum dalam poin keempat dari 5 poin perilaku PDIP menyikapi vonis PHPU Pilpres 2024.
” Walaupun MK kandas di dalam melaksanakan gunanya selaku benteng Konstitusi serta benteng demokrasi, tetapi mengingat watak keputusannya yang bertabiat final serta mengingat, PDIP menghormati keputusan MK, serta hendak terus berjuang di dalam melindungi Konstitusi, serta memperjuangkan demokrasi lewat penerapan Pemilu yang demokratis, jujur serta adil, dan berjuang buat memakai tiap ruang hukum tercantum lewat PTUN,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikala mengetuai Rapat Koordinasi Nasional( Rakornas) Persiapan Pilkada di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin( 22/ 4/ 2024).
Hasto berkata, keputusan MK sepatutnya didasarkan hukum yang jernih lewat pemakaian hati nurani.
Baginya, MK harusnya menampilkan perilaku kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa serta negeri, dan ketertiban di dalam melaksanakan UUD NRI 1945.
Hasto setelah itu membacakan poin awal dari PDIP menyikapi vonis PHPU buat Pilpres 2024.
Dalam poin awal itu, PDIP menyangka MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki dan melupakan kaidah etika serta moral, sehingga MK terus menjadi melegalkan Indonesia selaku negeri kekuasaan.
” Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang terus menjadi melegalkan bekerjanya Othoritarian Democracy lewat penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto.
Sedangkan pada poin kedua, PDIP memperhitungkan demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
” Akibatnya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan hendak mengalami perkara sungguh- sungguh, terlebih dengan bermacam perkara perekonomian nasional serta tantangan geopolitik global,” katanya.
Pada poin ketiga, PDIP mengkhawatirkan bermacam aplikasi kecurangan Pemilu 2024 secara TSM, tercantum pemakaian sumber energi negeri serta instrumen negeri, hendak terus menjadi memberi warna penerapan Pemilu ke depan.
Mengingat, bermacam kecurangan Pemilu presiden 2024 yang dibiarkan hendak cenderung diterapkan kembali dengan tingkatan kehancuran terhadap nilai- nilai demokrasi yang terus menjadi besar serta mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam memastikan pemimpinnya,” ucap Hasto.
Sedangkan pada poin terakhir, PDIP mengucapkan terima kasih kepada segala elemen bangsa yang sudah berjuang melindungi konstitusi serta demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
” Percayalah kalau keputusan hakim MK yang menolak segala dalil gugatan hendak dicatat dalam sejarah, serta keputusan tersebut wajib dipertanggung jawabkan terhadap masa depan. Karena kebenaran dalam politik hendak diuji oleh waktu. Satyam Eva Jayathe,” kata Hasto.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kalau partainya hendak menggelar Rapat Kerja Nasional( Rakernas) yang ke- V pada 24- 26 Mei 2024.
Bertepatan pada Rakernas, bagi Hasto, telah diputuskan dalam rapat koordinasi nasional( Rakornas) yang diselenggarakan hari ini, Senin( 22/ 4/ 2024).
” Kami melaksanakan pemetaan titik dini di dalam menyambut agenda- agenda kepartaian ke depan tercantum mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke- V Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini,” kata Hasto dalam rapat, di kantor DPP PDIP, Jalur Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin malam.
Rapat koordinasi ini dipandu langsung Hasto Kristiyanto.
Muncul pula Pimpinan DPP PDIP, ialah Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjiptaning serta Yasonna Laoly, Pimpinan Tubuh Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, Pimpinan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Pimpinan Fraksi PDIP Utut Adianto, serta Wabendum Rudianto Tjen pula muncul dalam rapat tersebut.
Rakernas ini, jelas Hasto, selaku momentum yang sangat berarti buat melaksanakan penilaian.
Tercantum merumuskan perilaku politik cocok dengan dinamika politik nasional serta menanggapi bermacam isu- isu strategis terpaut dengan perkara rakyat serta negeri.
Tidak hanya itu, Rakernas ke depan bakal mangulas bermacam isu berarti rakyat, bangsa, serta negeri.
” Gimana melaksanakan mitigasi terpaut dengan bermacam perkara ekonomi, pangan, tenaga, politik luar negara akibat pertarungan geopolitik,” ungkap politikus asal Yogyakarta ini.
Sedangkan itu, Pimpinan DPP PDIP Ahmad Basarah meningkatkan kalau dalam Rakernas Mei mendatang, Pimpinan Universal PDIP Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan perilaku partai apakah hendak terletak di luar ataupun dalam pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.
” Bunda Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan universal PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, buat setelah itu di sanalah hendak memastikan perilaku politiknya, hendak terletak ataupun di luar pemerintah,” ucap Basarah di kantor DPP PDIP.
Basarah berkata, apa juga perilaku yang hendak diputuskan nantinya, PDIP telah terbiasa.
Ia menuturkan, PDIP terbiasa dalam bermacam keadaan politik tiap masa pemerintahan.
” Untuk PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami pasti sudah terbiasa hidup dalam bermacam cuaca politik, dinamika politik,” ucapnya.(*)
